Tolak Revisi UU KPK, ACC Sulawesi: Ada yang Ingin Bajak Negara

Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Saat ini DPR RI fraksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura mendorong untuk perubahan UU KPK, ada beberapa pasal yang sangat penting di kritisi dan ditolak," kata wakil Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun kepada Tribun, Kamis (8/10/2015).

Beberapa pasal dalam UU KPK uang dikritisi dan ditolak antara lain, Pasal 5,  pasal 73, soal KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun, Pasal 13, perkara dibawah 50 milyar diserahkan ke Polisi dan Jaksa, dan Pasal 14 melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Selain itu, Pasal 22, 23, 24 tentang dewan eksekutif, serta Pasal 39 tentang dewan kehormatan dan Pasal 42 KPK berwenang keluarkan SP3. Pasal 45 dan pasal 53 penyelidik dan penuntut harus dari kepolisian dan Kejaksaan.

Sedangkan Pasal 52 ayat (2) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan kepolisian atau kejaksaan belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

"Terkait pasal-pasal tersebut bagi kami Tentunya ini menjadi ancamana nyata pemberantasan korupsi di tanah air,
DPR khususnya fraksi-fraksi yang mengusul revisi ini patut menjelaskan ke publik apa urgensinya, kalaupun revisi ini dipaksakan maka DPR menjadi sentrum sekaligus fasilitator koruptor dan kroninya yang ingin membajak negara," jelasnya. (*)

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id