4.000 Hektare lahan pesisir bakal direklamasi, aktivis tolak RTRW

Merdeka.com - 4.000 Hektare lahan pesisir di lima kecamatan yakni Kecamatan Mariso, Tamalate, Biringkanaya, Tallo dan Tamalanrea di Makassar terancam direklamasi. Itu dikarenakan jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW betul disahkan oleh dalam sidang paripurna DPRD Makassar yang rencananya digelar besok, Jumat, (21/8).

 


Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan organisasinya masing-masing bergabung di Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi (MTR) menyatakan penolakan pengesahan Ranperda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang bakal jadi payung hukum reklamasi tersebut sebagaimana disampaikan dalam keterangan persnya tadi, Kamis, (20/8) di kantor Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi.

Abdul Muthalib, direktur ACC mengatakan, jika reklamasi yang juga melintasi Pantai Losari itu terealisasi maka hal itu akan mengancam masa depan lingkungan di Kota Makassar. Selain berdampak ke keberlangsungan lingkungan, juga sangat mengganggu kelangsungan sumber ekonomi masyarakat yang kehidupannya ada di pesisir.

"Jika disetujui dan disahkan Ranperda RTRW oleh Pansus RTRW di DPRD Makassar yang akan jadi payung hukum kegiatan reklamasi itu maka akan terjadi transaksi proyek besar-besaran," kata Muthalib.

Dia menduga, dari proyek reklamasi itu akan muncul penyalahgunaan jabatan dalam pemberian izin-izin proyek. Padahal sedianya yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan bukan semata investasi dan proyek.

Wiwin Suwandi juga dari ACC Sulawesi mengatakan, proyek Centre Poin of Indonesia (CPI) Pemprop Sulsel seluas 157 hektar juga masuk dalam proyek reklamasi tersebut. Padahal awalnya Pemprop Sulsel telah menyatakan proyek CPI dibiayai dengan sistem cost sharing APBD Sulsel dan APBN. Ditengarai tidak akan mendapat kucuran dana dari ABPN, Pemprop Sulsel pun menggandeng swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra.

"Itu artinya akan terjadi pembagian lahan. Pemprop Sulsel dapat bagian sedikit dan investor diberi lahan dengan harga murah bahkan bisa saja gratis. Ini sama halnya Pemprop Sulsel telah melakukan pembohongan publik," kata Wiwin Suwandi.

Adapun Aswar Exwar, direktur eksekutif WALHI Sulsel mengatakan, jika proyek reklamasi itu benar terealisasi maka akan menutup akses ekonomi bagi masyarakat pesisir Makassar utamanya bagi nelayan pencari kerang. Hal ini telah melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir.

Ranperda Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) itu, kata Aswar Exwar, jika disahkan Jumat besok maka itu akan menjadi payung hukum dan memuluskan perjalanan proyek reklamasi. Akibat dari reklamasi ini nantinya akan merubah bentang alam pesisir, merubah pola arus lautan yang juga akan berdampak di pulau-pulau yang ada di makassar dan karena akan menambah daratan baru.

Kata Aswar, banyak hal yang dilanggar dalam proses pembahasan Ranperda RTRW ini di antaranya tidak disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau semacam Amdal. Padahal sedianya KLHS ini mengiringi pembahasan ranperda tersebut sebagai dasar kajian akademiknya.

Selain itu juga soal proyek Centre Poin of Indonesia (CPI), kata Aswar, CPI sebenarnya tidak boleh masuk dalam RTRW karena proyek tersebut tergolong kategori bisnis global.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel ini tidak merinci berapa banyak luasan hutan bakau yang akan dirusak nantinya di proyek reklamasi itu, berapa banyak keluarga pesisir yang dicabut hak ekonominya. Dia mengatakan, dari luasnya lahan yang akan direklamasi yakni 4.000 hektar maka bisa dibayangkan seberapa banyak hutan bakau di sepanjang pesisir sejauh kurang lebih 35 kilometer itu dan berapa banyak keluarga pesisir yang akan dirugikan karena lahan yang direklamasi ini akan mencakup lima kecamatan.

Di akhir keterangan pers para aktivis dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi ini mendesak agar Pansus RTRW tidak memaksakan pengesahan dan penetapan Ranperda RTRW itu dan tetap mengakomodir masukan masyarakat sipil demi menghindari perusakan ekologi di Pantai Losari dan potensi transaksi izin di rencana proyek reklamasi tersebut.

Sementara ketua panitia khusus (pansus) pembahasan Ranperda RTRW DPRD kota Makassar, Wahab Tahir, mengatakan pembahasan ranperda itu telah selesai dan telah sesuai dengan RTRW Propinsi dan RTRW Nasional. Olehnya besok akan disahkan.
"Rencana reklamasi itupun disetujui, setelah melalui proses yang panjang. Hasil kajian akademik, juga mendukung rencana tersebut. Rencana reklamasi itu, tidak akan merusak lingkungan, justru akan menyelamatkan kawasan pesisir kota Makassar yang saat ini telah rusak," kata Wahab Tahir.

 

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id