Siaran Pers

ACC Sulawesi Minta Kejati Telusuri Peran Angkasa Pura 1 dalam Kasus Korupsi Lahan Bandara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar menuntaskan kasus dugaan korupsi pembebasan perluasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kejati diminta tidak berhenti hanya pada sembilan tersangka, karena penggiat anti korupsi ini menduga masih ada pihak lain yang diduga bertanggungjawab dalam proyek yang merugikan uang negara senilai Rp 317 miliar.

"Kalau ditelisik dari pola korupsi "follow the money" (sumber uang), maka pihak AP (Angkasa Pura 1) juga perlu ditelusuri secara lebih mendalam oleh Kejati," kata Staf Badan Pekerja ACC, Wiwin Suwandi.

Menurut Wiwin, meski pihak Angkasa Pura 1 bukan bagian dari panitia pengadaan, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari tuntutan pidana. Musabahnya, Angkasa Pura 1 berperan sebagai penyedia dana pembebasan lahan.

"Kuncinya ada di Kepala BPN, sebagai pihak yang paling intens berkomunikasi dengan pihak AP," tegas Wiwin Suwandi.

Kesalahan fatalnya kata Wiwin, Angkasa Pura 1 tidak membentuk tim verifikasi yang melakukan kroscek terhadap kebenaran data klaim yang diajukan pihak Angaksa Pura.

"Misalnya, ketika panitia pembebasan lahan meminta dana pembebasan lahan, mestinya AP tidak langsung menyetujui, mereka harus kroscek juga validasinya, lakukan kroscek silang," tegasnya.

ACC curiga ini modus berantai yang dilakukan panitia pengadaan dan pihak Angkasa Pura untuk menentukan pembengkakan anggaran pembebasan lahan dengan beragam modus. Salah satunya adalah menerbitkan sertifikat lahan diatas lahan negara.(*)

 

Perkara Tindak Pidana Korupsi PN Makassar Tahun 2011 - 2016

Korupsi di Sulawesi Selatan Paling Tinggi di Makassar

Lembaga Anti Coruption Commitee (ACC) Sulawesi merilis laporan survey korupsi di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten di Sulsel, Makassar menjadi kota/ kabupaten dengan indeks paling tinggi tingkat korupsi, sebanyak 44 kasus.

 

 

Tolak Revisi UU KPK, ACC Sulawesi: Ada yang Ingin Bajak Negara

Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Makassar Dinilai tak Serius Berantas Korupsi

Pemerintah Kota Makassar tidak serius dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab, masih kasus dugaan korupsi masih ditemukan di berbagai sektor.

 

Nasib Jaksa Pemeras di Polewali Mandar Segera Diumumkan

Kepala Satuan Tugas Laporan dan Aduan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Andi Arni Wijaya, menyatakan telah merampungkan pemeriksaan dugaan pemerasan yang dilakukan dua pejabat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat. "Hasilnya sudah kami serahkan ke pimpinan," kata Arni, Minggu, 6 September 2015.

Jelang Pilkada Serentak, Ini Imbauan ACC Sulawesi

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak  Desember mendatang, lembaga antikorupsi ACC Sulawesi mengeluarkan 9 imbauan. Imbauan itu dikirim melalui pesan berantai sejak pagi tadi.

Ke-9 imbauan itu masing-masing:

 

4.000 Hektare lahan pesisir bakal direklamasi, aktivis tolak RTRW

Merdeka.com - 4.000 Hektare lahan pesisir di lima kecamatan yakni Kecamatan Mariso, Tamalate, Biringkanaya, Tallo dan Tamalanrea di Makassar terancam direklamasi. Itu dikarenakan jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW betul disahkan oleh dalam sidang paripurna DPRD Makassar yang rencananya digelar besok, Jumat, (21/8).

 

Aktivis Antikorupsi Minta 4 Nama Calon Pimpinan KPK Dicoret

TEMPO.CO , Makassar: Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan dan Transparency International Indonesia meminta panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mencoret empat nama dari 19 nama yang dinyatakan lolos seleksi. "Keempat orang itu dicurigai memiliki aliran dana tak wajar di rekeningnya," kata Wakil Ketua ACC, Abdul Kadir Wokanubun, Jumat, 14 Agustus.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Page 1 of 14

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyayangkan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Hidayatullah, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Dana...

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id