News

ACC Nilai Kasus Bimtek Enrekang akan Mandek, Seperti Kasus Komersialisasi Gedung PWI

E-mail Print PDF

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi meragukan keseriusan penyidik Polda Sulsel dalam pengusutan kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) Enrekang sampai selesai.

Wakil koordinator badan pekerja ACC, Abdul Kadir Wokanubun mengatakan, kasus Tipikor Bimtek Enrekang dinilai akan bernasib seperti kasus Bandara Mangkendek dan beberapa kasus lain.

"Awalnya memang baik tersangkakan tujuh orang, termaksud ketua dan wakil DPRD dan sekwan, kami nilai endingnya akan sama seperti kasus lain," katanya kepada tribun, Kamis (6/3/2017).

Sebelumnya, diumumkan tujuh nama tersangka kasus Bimtek tahun anggaran 2015-2016. Tiga tersangka diantaranya, ketua DPRD, H. Bantaeng, wakil ketua 1, Arfan Ranggong, Sekwan, Sangkala T.

Selain itu, empat nama tersangka lain, salah satunya anggota DPRD Enrekang, Mustiar Rahim, dan tiga Event Orginizer (EO) atau pihak penyelenggara seperti, Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi.

Aktivis ACC tentunya memberi apresiasi, tapi mereka tetap meragukan keseriusan Polda dalam mengusut kasus ini hingga tuntas karena dinilai akan senasib kasus korupsi UNM, komersialisasi Gedung PWI, dan beberapa kasus besar lain.

"Memang masyarakat dibuat heboh pada awal polda menetapkan tersangka yang didalamnya ada ketua DPRD, tapi hal itu kemudian nantinya kasus ini tidak ada penuntasannya yang serius," jelas Kadir.

Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan mengatakan, saat ini pihak dari Badan Pengawas Keuangana dan Pembangunan (BPKP) sedang lakukan penghitungan total kerugian negara.

"Kita masih tunggu dulu untuk resmi perhitungan kerugian keuangan negara oleh bpkp, jadi ditunggu dulu," ungkap Komnes Yudhiawan kepada tribun saat dikonfirmasi melalui Whats App (WA).

Sebelumnya juga, hasil penghitungan kerugian negara untuk sementara, 855 juta lebih, itu dari 12 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia, sedangkan total yang belum dihitung, 37 kegiatan.

Selain kasus dugaan Tipikor Bimtek di Kabupaten Enrekang, tim Subdir Tipikor Ditreakrimsus Polda Sulsel, sementara ini bidik kasus dugaan Tipikor Bimtek di kantor DPRD, Kabupaten Bone.

Namun Kombes Pol Yudhiawan, mantan penyidik KPK itu mengaku saat ini tim penyidik hanya akan fokus penuntasan kasus Bimtek Kabupaten Enrekang dan penyelidikan para tersangkanya.

"Kami fokus dululah pada satu kasus ini, memang tersangkanya belum juga kami tahan karena perampungan dulu, kami juga sudah buat SPDP untuk dikirim ke kejaksaan sulselbar," tambahnya

 

Kejati Sulsel Diminta Terbuka soal Mobil Dinas Lexus LX 570 Senilai Rp3 Miliar

E-mail Print PDF

MAKASSAR - Misteri asal mobil dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Lexus LX 570 belum terkuak. Pihak pemberi mobil mewah senilai Rp3,015 miliar itu belum diketahui sementara, Pemprov Sulsel secara tegas telah membantah.

Pihak Kejati Sulsel yang ingin dikonfirmasi juga sudah tidak ingin berkomentar. Pantauan KORAN SINDO, Lexus LX 570 itu sejak Senin, 3 April tidak lagi terparkir di space mobil milik Kajati Sulsel.

Mobil itu tidak tampak lalu lalang di area Kejati lantaran empunya, Kepala Kejati Sulsel, Jan Samuel Maringka sedang ke luar negeri tepatnya ke Korea Selatan mewakili Jaksa Agung dalam sebuah forum kejaksaan se Asia Pasifik.

“Saya akan ke Korea. Di sana saya akan berbicara dalam forum kejaksaan se Asia Pasifik,” ungkap Jan kepada KORAN SINDO sebelum keberangkatan nya ke Korea Selatan beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mendesak Kejati Sulsel mengungkap secara terbuka, detail dan status mobil mewah tersebut.

Hal ini, kata dia, penting agar masyarakat tidak lantas berburuk sangka dan antara lembaga satu dengan lainnya tidak saling tuding menuding.

“Kejati harus terbuka, mobil dinas itu berasal dari siapa. Kalau memang berasal dari Pemprov harus tegas,” tukas Muthalib.

Muthalib menuturkan, dampak apabila Kejati terus bungkam maka kepercayaan publik terhadap Kejati yang selama ini mulai terbangun baik akan terkikis.

Belum lagi hubungan dengan Pemprov pasti akan terganggu sebab keberadaan mobil Lexus itu juga dikait-kaitkan dengan pemerintah daerah.

Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi mengurai alasan peminjaman mobil tidak masuk akal.

“Tidak ada kantor kejaksaan yang dibuat di gunung, bukit tak beraspal. Akses ke kantor kejaksaan di wilayah Sulsel mudah ditempuh, bahkan dengan kendaraan sekelas Innova atau Avanza,” tegas Wiwin.

Peminjaman mobil mewah itu juga lanjutnya memperlihatkan bahwa Kejati telah terang-terangan melanggar etika penegakan hukum.

Peminjaman itu akan menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum kasus Tipikor, khususnya yang melibatkan Pemprov Sulsel.

Kejati dinilai ACC telah gagap memahami status dan independensinya. Hal ini karena Kejati tidak bisa membedakan bahwa dirinya bukan bagian dari struktur birokrasi pemprov, tetapi merupakan institusi yang berdiri sendiri, lepas dari rezim Pemda.

Karena berdiri sendiri, maka alokasi anggaran kejaksaan, berbasis APBN yang hierarki artinya anggaran kejaksaan sudah diatur dalam APBN setiap tahun.

Alokasinya dari anggaran Kejaksaan Agung yang disebarkan ke kejaksaan-kejaksaan di daerah.

“Kalau butuh mobil dinas ya minta sama Kejagung. Bukan dengan cara mengemis dari Pemprov, itu memalukan sekali. Dan lagu jika itu memang berasal dari Pemprov maka Kejati telah mengacaukan sistem penganggaran Pemda berbasis layanan publik. Alokasi anggaran Pemprov itu diperuntukan bagi kebutuhan pemprov, nomenklaturnya begitu. Keliru sekali kalau dibelokkan untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan kebutuhan pemprov,” pungkas Wiwin

Sumber : sindonews.com

Last Updated ( Friday, 07 April 2017 11:09 )

Gelar Diskusi, ACC Sulawesi Bahas Revisi UU KPK dan Kasus e-Ktp

E-mail Print PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat ini badan keahlian DPR RI sedang gencar melakukan sosialisasi tentang revisi UU KPK ke berbagai kampus di Indonesia.

Di antaranya Universitas Andalas Padang, Universitas Nasional dan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarga. Menurut Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, revisi UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap komisi Anti Rasuah itu sendiri.

Koordinator Peneliti ACC, Wiwin Suwandi mengatakan, bagaimana mungkin DPR melakukan sosialisasi revisi UU tersebut, sedangkan RUU itu tidak masuk 50 RUU Prolegnas.

"Untuk itu kita melakukan diskusi dan mengundang teman-teman untuk bahas isu tersebut hari ini," kata Wiwin melalui Whats App (WA), Senin (3/4/2017).

Diskusi tersebut mengangkat tentang, "Urgensi Revisi UU KPK dan usut tuntas mega korupsi proyek E-KTP". Diskusi itu dilaksanakan di Cafe Chopper, Jl Kasuari, nomor 14 Makassar, pukul 11.30 Wita sampai selesai. Pembicaranya, antara lain kademisi Unibos, Marwan Mas, Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Prianto dan Wiwin Suwandi. (*)

 

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2017/04/03/gelar-diskus-acc-sulawesi-bahas-revisi-uu-kpk-dan-kasus-e-ktp

Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 00:58 )
 

ACC Nilai Kejari Makassar Tebang Pilih Penahanan Tersangka Pungli SMA

E-mail Print PDF

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Penanganan kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru SMA di Makassar oleh Kejaksaan menjadi sorotan publik.

Lembaga Anti Corrution Commitee (ACC) Sulawesi menilai bahwa Kejaksaan Negeri Makassar terkesan tebang pilih dalam penangan kasus tersebut.

Pasalnya, dari dua Kepala Sekolah yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya satu orang yang ditahan. Sementara tersangka lain dibiarkan bebas berkeliaran.

"Prinsip penegakan hukum itu non diskriminasi. Setiap orang diperlakukan sama dimata hukum. Kalau satu ditahan, mestinya yang lain juga begitu,"kata Staf Badan Pekerja ACC, Wiwin Suwandi kepada Tribun.

Wiwin menambahkan pengusutan kasus pungli ini, Kejaksaan seharusnya tidak berhenti hanya dua Sekolah saja. Sebab tidak menutup kemungkinan praktik ini juga terjadi di Sekolah lain.

"Kejaksaan perlu menelusuri mata rantainya. Jangan hanya berhenti di satu tersangka. Sekolah lain juga perlu diselidiki," tegasnya. (*)

BPK Didesak Perlihatkan Rekomendasi Bansos, ACC: Kajati Jangan Mengarang

E-mail Print PDF

Anti Corupption (ACC) Sulawesi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan transparan soal surat rekomendasi atau keterangan permintaan pengembalian kerugian keuangan negara terkait kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Sulsel 2008.

 

Last Updated ( Thursday, 01 September 2016 20:53 )
 

ACC Rilis Catatan Persoalan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

E-mail Print PDF

Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan menggelar konpfrensi pers di kantor ACC Jl AP Pettarani Makassar, Jumat (18/12/2015) siang.

ACC Temukan 105 Indikasi Korupsi di Pemkot Makassar

E-mail Print PDF

Dua lembaga antikorupsi masing-masing Transparency International Indonesia (TII) dan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis hasil penelitian dan pemantauan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas) di Kota Makassar. Dari pemantauan itu, ACC dan TII menemukan 105 temuan indikasi korupsi dalam tata kelola pemerintahan dari delapan prioritas kebijakan pemerintah Kota Makassar.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Page 1 of 14

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyayangkan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Hidayatullah, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Dana...

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id