Press Release Catatan Kasus Korupsi Mandek ACC Semester I 2015

“JALAN BUNTU PENUNTASAN KASUS KORUPSI”

(Kasus Korupsi Mandek Semester Awal 2015)

Download File

Kejahatan Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena kategorinya kejahatan luar biasa maka penuntasan kasus korupsi “susahnya” juga luar biasa, olehnya itu di butuhkan penanganan yang luar biasa, bukan penanganan biasa biasa seperti selama ini.

Maraknya jaksa jaksa nakal yang menerima suap dan melakukan pemerasan pada kasus korupsi merupakan cerminan buruk penanganan dan penuntasan kasus kasus korupsi, hal ini mengkonfirmasi ke publik bahwa sesungguhnya dalam penanganan kasus korupsi di jadikan sebagai ATM oleh aparat penegak hukum,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat penegak hukum melanggengkan praktek korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri hingga akhirnya timbul suatu idiombagaimana bisa menyapu lantai yang kotor kalau sapunya juga kotor”

Ketika dikonfirmasi ke kejaksaan maupun kepolisian terkait dengan penanganan kasus korupsi mandek maka jawaban klasik selalu di dapat yakni “tidak ada kasus yang mandek semua kasus kami tangani dan sementara dalam proses” pertanyaanya adalah seriuska untuk ditangani hingga di tuntaskan kasus kasus tersebut? Ataukah hanya dijadikan tumpukan berkas perkara yang setelah itu dilupakan?

 

Pada Semester akhir 2014 ACC Sulawesi merilis penanganan kasus korupsi di kejati sulselbar maupun kejari di sulsel sebanyak 95 Kasus, dengan perincian di Kejati sulsel 44 Kasus, Kejari Se sulsel 36 Kasus serta Polda sulselbar 15 Kasus, kondisi ini ternyata tidak berubah hingga bulan agustus 2015, bukanya kasus kasus mandek tersebut di tuntaskan namun kasus kasus mandek tersebut malah bertambah banyak, kasus mandek yang di luncurkan pada tahun 2014 lalu sebagian besar masih terinput untuk catatan semester awal ini, hal ini tentunya mengkonfirmasi ke kita bahwa kepedulian aparat penegak hukum untuk penuntasan kasus kasus korupsi tersebut seperti mengalami jalan buntu.

Kondisi ini diperparah dengan Tertutupnya informasi perkembangan kasus kasus korupsi yang ditangani oleh kedua institusi tersebut, hal mana menguatkan sinyalemen ke publik bahwa kejati sulsel dan Kepolisian daerah Sulselbar tidak serius serta tidak transparan & tidak independen, Beberapa kasus korupsi berskala besar sengaja di diamkan, diantaranya; Kasus logistik KPU Sulsel, Kasus Bansos Sidrap, Kasus Korupsi Gas di wajo, Kasus Mobil Toko (MOKO), Kasus Alkes Pinrang, Kasus Bandara Bulu kunyi Toraja, Kasus RS labuang Baji, Serta masih banyak kasus-kasus lain yang tidak kalah pentingnya.

Pemantauan ACC Sulawesi menemukan fakta bahwa kejaksaan dan kepolisian Daerah sulselbar lambat atau sengaja mendiamkan penuntasan kasus korupsi, ada beberapa modus permainan kasus korupsi di antaranya : Menerima laporan kasus korupsi namun tidak ditindaklanjuti secara serius (setengah hati) , Modus Kasus korupsi yang sengaja di diamkan bertahun tahun, modus penanganan kasus yang stagnan di tingkatan penyelidikan setelah itu dihentikan tanpa menaikan status ke penyidikan, Modus dengan cara menghentikan kasus di tingkat Penyidikan, modus menaikan status penyelidikan ke tahap penyidikan namun tidak ada tersangka yang di tetapkan, modus berkas perkara yang bolak balik antara kepolisian dan kejaksaan tanpa ada kejelasan dan tindak lanjutnya, Menjadikan Kasus korupsi sebagai alat transaksional, Modus dengan alasan menunggu saksi ahli,

ACC Sulawesi mencatat dalam kurun waktu semester awal Janurai – Agustus 2015 terdapat 138 kasus yang mandek atau tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian Daerah Sulsel, Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri di Sulawesi Selatan. Ironisnya dari sebagian besar kasus mandek ini adalah catatan kasus mandek dari beberapa tahun lalu yang tidak pernah ditindaklanjuti,

Catatan ACC Sulawesi dengan judul Jalan Buntu Penuntasan Kasus Korupsiini dikeluarkan oleh ACC Sulawesi berdasar pada CATAHU (catatan akhir Tahun) ACC pada tahun 2014, serta Hasil Pemantauan tahun 2014 yang dikompilasikan dengan pemantauan media,

Hal mana bisa diliat pada tabel di bawah ini :


Daftar Kasus yang ditangani serta Progres Penangannya sebagai Berikut :

 

No

Instansi

Penyelidikan

Penyidikan

Jumlah

1.

Kejaksaan Tinggi sulselbar

45 Kasus

14 Kasus

59 Kasus

2.

Kejari di Sulsel

34 Kasus

36 Kasus

70 Kasus

3.

Polda Sulselbar

10 Kasus

5 Kasus

15 Kasus

Jumlah

144 Kasus

 

Untuk itu ACC sulawesi sebagai lembaga yang concern terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, perlu menyampaikan sikap sebagai sebagai berikut:

1. Mendesak Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Kapolri, dan Kompolnas untuk segera memeriksa Kejati Sulsel dan Polda Sulselbar serta hasilnya disampaikan ke publik

2. Mendesak BPK untuk segera melakukan Audit kinerja Kejati sulsel dan Polda Sulselbar dalam hal penanganan Perkara Korupsi dan hasilnya disampaikan ke publik

3. Mendesak KPK untuk segera melakukan Kordinasi dan supervisi dan atau mengambil alih penanganan Kasus kasus korupsi yang memiliki konflik interest

Makassar 3 Agustus 2015

Tim ACC Sulawesi

 

 

 

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id