Berita

Membaca Pola dan Modus Penerbitan SP3 Kasus Tipikor oleh Kejati Sulselbar, Kejari Pare-Pare dan Kejari Bone

PENGANTAR

Keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulselbar), Kejaksaan Negeri Pare-Pare, dan Kejari Bone terhadap sejumlah kasus korupsi, menimbulkan kesan negatif terhadap penegakan hukum tipikor di Sulselbar. Apalagi kasus-kasus tipikor yang di-SP3-kan tersebut, mulai penyelidikan hingga penyidikan ditangani oleh Kejaksaan yang bersangkutan. Hal ini memunculkan beragam spekulasi, cercaan dan tudingan, bahwa Kejaksaan tidak independen, mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang tak kasat mata.

SP3 dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi, yang menjadi satu isu dalam agenda NAWACITA Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres. SP3 menunjukan ketidakberpihakan kejaksaan dalam agenda pemberantasan tipikor. SP3 menciderai rasa keadian dan melukai hati masyarakat yang menghendaki koruptor dihukum seberat-beratnya. 

DASAR HUKUM SP3

SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, ada 3 (tiga) alasan terbitnya SP3, yaitu: pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kedua, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum. Dari ketiga alasan tersebut, alasan pertama paling sering digunakan, bahwa SP3 keluar karena tidak terdapat cukup bukti. Hanya sedikit penyidikan yang dihentikan karena alasan demi hukum. Apalagi alasan kedua bahwa peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidik tidak mungkin menggunakan alasan tersebut karena akan mempermalukan mereka sendiri.

CATATAN SP3 KASUS TIPIKOR KEJATI DAN KEJARI SULSELBAR

Berdasarkan catatan ACC Sulawesi, ada 6 (enam) SP3 kasus tipikor; baik yang diterbitkan Kejati Sulselbar maupun Kejari Pare-Pare..

Pertama, kasus korupsi proyek Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Pro-Kakao) tahun anggaran 2009 di Kabupaten Luwu. Kasus ini menjerat 3 (tiga) tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Bambang, dan rekanan proyek, Kuasa Direksi PT Koya, Ismail, serta Direktur PT Koya Corporindo, Saleh Rahim. Proyek Gernas Pro-Kakao beranggaran Rp15 miliar dari APBN 2009. Kerugian negara dari penyimpangan proyek ini ditaksir mencapai Rp 5 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan kasus ini ditemukan kekurangan volume pekerjaan sekitar 360.000 pohon kakao yang belum ditanami. Total bibit proyek ini 2 juta pohon. Penyimpangan lainnya, realisasi pekerjaan proyek di lapangan tidak sesuai kontrak karena ditemukan ribuan bibit kakao tidak mengikuti proses sambung samping. Proyek Gernas Pro-Kakao 2009 meliputi tiga jenis item pekerjaan, yaitu peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi.

Dalam perjalanannya, dua tersangka yakni Kuasa Direksi atas nama Ismail dan PPK Bambang Syam sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor Makassar dan dinyatakan bersalah. Keduanya dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Sedangkan, tersangka Direktur PT Koya Corporindo Saleh Rahim status penanganan hukumnya justru mengambang, sebelum akhirnya penyidikan kasus ini resmi dihentikan oleh Kejati Sulsel pada Juli 2013 lalu.

Tidak lama kemudian, SP3 Kejati untuk tersangka Saleh Rahim dibatalkan Pengadilan Negeri.. Hakim memerintahkan Kejati Sulsel agar perkara dengan tersangka Direktur PT Koya Corporindo Saleh Rahim tersebut segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Jika dihitung sejak putusan pra-peradilan dijatuhkan, sudah 4 (empat) tahun Kejati Sulselbar tidak melaksanakan putusan.

Kedua, kasus korupsi pasar Lakessi Pare-Pare. Ada 2 (dua) kasus korupsi dalam kasus ini. Pertama, pembangunan gedung pasar yang menyebabkan kerugian negara Rp5.4 miliar. Kedua, biaya sewa pindah lods kepada pedagang pasar lakessi dari lokasi lama ke lokasi baru. Saat itu, para pedagang dijanjikan untuk menempati lods baru, dengan syarat membayar Rp1 juta per lods. Modusnya, oknum menarik pungutan dari 1.600 pemilik lods sejak tahun 2012. Pungutan ini selanjutnya tidak disetorkan kepada kas daerah sehingga menyebabkan negara rugi. Pungutan ini dimanfaatkan oknum tertentu, pejabat di Pemkot Pare-Pare, digunakan untuk kepentingan pribadi mencapai angka Rp1.7 miliar lebih. Uang hasil sewa lods tersebut tidak dimasukan ke rekening Negara, tapi ke rekening pribadi, atas nama Andi Faisal Sappada (Wawali Pare-Pare). pada beberapa kesempatan, AFS mengakui bahwa uang tersebut masuk ke rekeningnya.

Dalam kasus ini, Kejati Sulselbar telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak: Wawali Parepare saat ini, Andi Faisal Sapada (FAS), mantan Wali Kota Pare-Pare, Sjamsu Alam, mantan kepala UPTD Pasar Lakessi, Suarda, mantan Kepala Bagian Keuangan keuangan Pemkot Parepare, Anwar Thalib, serta sejumlah pedagang pemilik lods.

SP3 terhadap kasus ini terbilang aneh. Pertama, pengusutan kasus ini mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, dilakukan oleh Kejati Sulselbar. Kedua, Kejati Sulselbar telah menaikkan status ini ke penyidikan. Artinya, telah ada 2 (dua) alat bukti, atau bukti permulaan yang cukup. Maka telah ada indikasi “perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan Negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi.” Ketiga, Kejati Sulselbar sendiri yang menerbitkan SP3. Keempat, penerbitan SP3 keluar pada tahun 2016, namun baru diketahui pada April 2017. Kelima, penerbitan SP3 bertepatan dengan AFS yang pindah partai; dari Golkar ke Nasdem. Sulit untuk tidak mengaitkan penerbitan SP3 dengan maneuver politik tersebut jika dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung (JA) yang dijabat kader Nasdem.

Ketiga, kasus korupsi proyek pengadaan alat pembelajaran berupa komputer dan perangkat lunak (software) di lingkup Dinas Pendidikan untuk keperluan laboratorium bahasa di beberapa sekolah di  Wajo Tahun 2011.

Awal kasus ini bermula dari dianggarkannnya pengadaan alat pembelajaran berupa komputer dan perangkat lunak (software) di lingkup Dinas Pendidikan untuk keperluan laboratorium bahasa di beberapa sekolah di  Wajo Tahun 2011, dengan anggaran 1,1 M. Namun, tidak sampai setahun, computer yang digunakan tersebut mengalami kerusakan. Diduga kuat, anggaran pengadaan komputer tersebut di mark-up, sehingga cepat mengalami kerusakan. Pada 2015, Kejati Sulselbar menaikkan kasus ini ke penyidikan dengan menyebut Syahruddin Alrif (SA) sebagai tersangka. SA adalah owner CV. Istana Ilmu, perusahaan milik Syahruddin yang menjadi rekanan yang memenangkan tender. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing adalah Syahruddin, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Abdul Razak, ketua panitia pengadaan, dan Panaco selaku pejabat pembuat komitmen.

Namun sudah lewat 2 (dua) tahun, pengusutan kasus terhadap SA ini terkesan didiamkan, diduga kuat telah di ‘peti-es’kan, atau di SP3 kan.

Keempat, kasus korupsi pengadaan sapi bunting di Pare-Pare. Kasus ini bermula dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) anggaran pengadaan sapi bunting yang disalurkan oleh Dinas Perikanan Kelautan Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Pare-Pare, sebanyak 600 juta dari PBD Prop Sulsel TA 2012. Dari hasi audit, kasus ini mengakibatkan kerugian negara Rp 300 juta. Dalam kasus ini lima orang telah ditetapkan jadi tersangka. Tiga ketua kelompok tani yakni Muh Saleh, Sukardi, dan Hasanuddin. Tiga lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) Ridwan (Kepala Bidang Peternakan PKPK), Juraid sebagai peminta upeti, serta Kepala Dinas PKPK Hj Damilah Husein.

Namun pada 2016 lalu, Kejari Pare-Pare menerbitkan SP3 terhadap 2 (dua) tersangka, Damilah Husain (Kadis Peternakan), dan Ridwan (Kabid Peternakan/PPK). Alasannya sungguh tidak masuk akal. Damilah Husain bersama Kepala Bidang Peternakan dilepaskan dalam jeratan tersangka korupsi karena dianggap sudah mengembalikan 60 juta yang dianggap sebagai kerugian Negara. Pengembalian tersebut pasca penetapan keduanya sebagai tersangka.

Kelima, kasus korupsi pengadaan gerobak dorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pare-Pare. pengadaan gerobak sebanyak 50 unit ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Koperasi sebesar 750 juta untuk bantuan pembinaan koperasi berupa pengadaan gerobak dan bantuan sosial, penyidik kepolisian pare-pare menemukan adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 375 juta untuk pengadaan gerobak yang diduga sebagian fiktif dan Rp. 50 juta berupa uang tunai yang masuk di rekening koperasi diduga diselewengkan. Dalam kasus ini, ada 3 orang tersangka; mantan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Amran Ambar, Suaib selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), dan Gazhali selaku sekertaris kelompok koperasi. Namun pada 2016 lalu, Kejari Pare-Pare menerbitkan SP3 terhadap kasus ini, dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kerugian Negara sebesar 35 juta.

Keenam, kasus korupsi Proyek Lampu Jalan tahun anggaran 2014, pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Parepare. Proyek pengadaan dari anggaran APBD 2014 sebesar 1,8 M, diduga tidak sesuai dengan kriteria jenis lampu, yang tertera dikontrak dengan yang dipasangkan di sepanjang jalan Parepare sekarang. Diduga kuat terjadi penggelembungan harga dan penggunaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada pengadaan ratusan lampu jalan. Pada 2015 lalu, Kejari Pare-Pare menetapkan 3 (tiga) orang tersangka; Syahruni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Joseph sebagai rekanan dari Direktur Pelaksana PT. Wijaya Tekhnik Nusantara, Rudianto. Namun pada 2016 lalu, Kejari Pare-Pare menerbitkan SP3 terhadap kasus ini.

Terhadap tiga kasus SP3 oleh Kejari Pare-Pare diatas, pada 27 Oktober 2016 lalu ACC Sulawesi melayangkan surat permintaan salinan dokumen SP3 berdasar UU KIP. Namun hingga kini tidak direspon oleh Kejari Pare-Pare.

Ketujuh, kasus tindak pidana korupsi pada proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 dan 2010,  dengan nggaran Rp 7,31 miliar lebih. Dana proyek tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah desa penerima 108. Kasus ini menjerat enam orang tersangka; Kasi Pengolahan dan Pemasaran DisHutbun Bone yang bertindak selaku Pimpinan Proyek, Andi Muhlis, Mantan Bendahara Dishutbun Bone, Yuliana Hamid, Direktur PT Anugrah Langgeng Santosa, dan 3 tersangka lainnya berasal dari Petugas Tekhnis lapangan. Pada 15 September 2015, Kejari Bone menerbitkan SP3

DELAPAN MODUS SP3

Mencermati beberapa pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kejati Sulselbar maupun Kejari Pare-Pare, pada akhirnya kita melihat bahwa pemberian SP3 itu mengarah pada suatu pola atau kesamaan satu sama lain. Paling tidak ada empat modus pemberian SP3 terhadap pelaku korupsi yang selama ini dilakukan kejaksaan.

 
 

ACC Nilai Kasus Bimtek Enrekang akan Mandek, Seperti Kasus Komersialisasi Gedung PWI

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi meragukan keseriusan penyidik Polda Sulsel dalam pengusutan kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) Enrekang sampai selesai.

Wakil koordinator badan pekerja ACC, Abdul Kadir Wokanubun mengatakan, kasus Tipikor Bimtek Enrekang dinilai akan bernasib seperti kasus Bandara Mangkendek dan beberapa kasus lain.

"Awalnya memang baik tersangkakan tujuh orang, termaksud ketua dan wakil DPRD dan sekwan, kami nilai endingnya akan sama seperti kasus lain," katanya kepada tribun, Kamis (6/3/2017).

Sebelumnya, diumumkan tujuh nama tersangka kasus Bimtek tahun anggaran 2015-2016. Tiga tersangka diantaranya, ketua DPRD, H. Bantaeng, wakil ketua 1, Arfan Ranggong, Sekwan, Sangkala T.

Selain itu, empat nama tersangka lain, salah satunya anggota DPRD Enrekang, Mustiar Rahim, dan tiga Event Orginizer (EO) atau pihak penyelenggara seperti, Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi.

Aktivis ACC tentunya memberi apresiasi, tapi mereka tetap meragukan keseriusan Polda dalam mengusut kasus ini hingga tuntas karena dinilai akan senasib kasus korupsi UNM, komersialisasi Gedung PWI, dan beberapa kasus besar lain.

"Memang masyarakat dibuat heboh pada awal polda menetapkan tersangka yang didalamnya ada ketua DPRD, tapi hal itu kemudian nantinya kasus ini tidak ada penuntasannya yang serius," jelas Kadir.

Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan mengatakan, saat ini pihak dari Badan Pengawas Keuangana dan Pembangunan (BPKP) sedang lakukan penghitungan total kerugian negara.

"Kita masih tunggu dulu untuk resmi perhitungan kerugian keuangan negara oleh bpkp, jadi ditunggu dulu," ungkap Komnes Yudhiawan kepada tribun saat dikonfirmasi melalui Whats App (WA).

Sebelumnya juga, hasil penghitungan kerugian negara untuk sementara, 855 juta lebih, itu dari 12 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia, sedangkan total yang belum dihitung, 37 kegiatan.

Selain kasus dugaan Tipikor Bimtek di Kabupaten Enrekang, tim Subdir Tipikor Ditreakrimsus Polda Sulsel, sementara ini bidik kasus dugaan Tipikor Bimtek di kantor DPRD, Kabupaten Bone.

Namun Kombes Pol Yudhiawan, mantan penyidik KPK itu mengaku saat ini tim penyidik hanya akan fokus penuntasan kasus Bimtek Kabupaten Enrekang dan penyelidikan para tersangkanya.

"Kami fokus dululah pada satu kasus ini, memang tersangkanya belum juga kami tahan karena perampungan dulu, kami juga sudah buat SPDP untuk dikirim ke kejaksaan sulselbar," tambahnya

 
 
 

Perkara Tindak Pidana Korupsi PN Makassar Tahun 2011 - 2016

 
 
 

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyayangkan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Hidayatullah, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Sulsel 2008 telah usai.

 
 
 

Pernyataan Sikap ACC Sulawesi terhadap aksi TEROR terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Makassar, 11 April 2017

Subuh tadi, kita mendapat kabar mengejutkan. Novel Baswedan disiram air keras usai melaksanakan sholat subuh. Aksi teror tersebut menunjukan perlawanan secara fisik untuk meneror KPK dalam pengusutan sejumlah kasus korupsi, salah satunya mega korupsi e-KTP. Novel Baswedan adalah tokoh pemberantasan korupsi di KPK saat ini. Dengan meneror Novel, koruptor dan antek2nya ingin mengganggu konsentrasi penyidik KPK. Serangan terhadap Novel adalah serangan terhadap KPK. ACC Sulawesi perlu mengeluarkan sikap:


1) Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri mengusut dan mengungkap otak dari pelaku teror fisik terhadap Novel Baswedan.
2) Pimpinan KPK untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap Novel Baswedan dan penyidik KPK yang menunjukan keberpihakan jelas terhadap agenda pemberantasan Tipikor.

 
 
 

ACC Sulawesi Minta Kejati Telusuri Peran Angkasa Pura 1 dalam Kasus Korupsi Lahan Bandara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar menuntaskan kasus dugaan korupsi pembebasan perluasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kejati diminta tidak berhenti hanya pada sembilan tersangka, karena penggiat anti korupsi ini menduga masih ada pihak lain yang diduga bertanggungjawab dalam proyek yang merugikan uang negara senilai Rp 317 miliar.

"Kalau ditelisik dari pola korupsi "follow the money" (sumber uang), maka pihak AP (Angkasa Pura 1) juga perlu ditelusuri secara lebih mendalam oleh Kejati," kata Staf Badan Pekerja ACC, Wiwin Suwandi.

Menurut Wiwin, meski pihak Angkasa Pura 1 bukan bagian dari panitia pengadaan, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari tuntutan pidana. Musabahnya, Angkasa Pura 1 berperan sebagai penyedia dana pembebasan lahan.

"Kuncinya ada di Kepala BPN, sebagai pihak yang paling intens berkomunikasi dengan pihak AP," tegas Wiwin Suwandi.

Kesalahan fatalnya kata Wiwin, Angkasa Pura 1 tidak membentuk tim verifikasi yang melakukan kroscek terhadap kebenaran data klaim yang diajukan pihak Angaksa Pura.

"Misalnya, ketika panitia pembebasan lahan meminta dana pembebasan lahan, mestinya AP tidak langsung menyetujui, mereka harus kroscek juga validasinya, lakukan kroscek silang," tegasnya.

ACC curiga ini modus berantai yang dilakukan panitia pengadaan dan pihak Angkasa Pura untuk menentukan pembengkakan anggaran pembebasan lahan dengan beragam modus. Salah satunya adalah menerbitkan sertifikat lahan diatas lahan negara.(*)

 
 
 

Gelar Diskusi, ACC Sulawesi Bahas Revisi UU KPK dan Kasus e-Ktp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat ini badan keahlian DPR RI sedang gencar melakukan sosialisasi tentang revisi UU KPK ke berbagai kampus di Indonesia.

Di antaranya Universitas Andalas Padang, Universitas Nasional dan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarga. Menurut Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, revisi UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap komisi Anti Rasuah itu sendiri.

Koordinator Peneliti ACC, Wiwin Suwandi mengatakan, bagaimana mungkin DPR melakukan sosialisasi revisi UU tersebut, sedangkan RUU itu tidak masuk 50 RUU Prolegnas.

"Untuk itu kita melakukan diskusi dan mengundang teman-teman untuk bahas isu tersebut hari ini," kata Wiwin melalui Whats App (WA), Senin (3/4/2017).

Diskusi tersebut mengangkat tentang, "Urgensi Revisi UU KPK dan usut tuntas mega korupsi proyek E-KTP". Diskusi itu dilaksanakan di Cafe Chopper, Jl Kasuari, nomor 14 Makassar, pukul 11.30 Wita sampai selesai. Pembicaranya, antara lain kademisi Unibos, Marwan Mas, Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Prianto dan Wiwin Suwandi. (*)

 

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2017/04/03/gelar-diskus-acc-sulawesi-bahas-revisi-uu-kpk-dan-kasus-e-ktp

 
 
 

168 Kasus Korupsi Mandek di Sulsel

Badan Anti Coruption Commite (ACC) Sulawesi merilis beberapa kasus kasus mandek tahun 2015 yang ditangani oleh tiga lembaga yakni Kejati, Kejari dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

 
 
 

Kejati Sulsel Diminta Terbuka soal Mobil Dinas Lexus LX 570 Senilai Rp3 Miliar

MAKASSAR - Misteri asal mobil dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Lexus LX 570 belum terkuak. Pihak pemberi mobil mewah senilai Rp3,015 miliar itu belum diketahui sementara, Pemprov Sulsel secara tegas telah membantah.

Pihak Kejati Sulsel yang ingin dikonfirmasi juga sudah tidak ingin berkomentar. Pantauan KORAN SINDO, Lexus LX 570 itu sejak Senin, 3 April tidak lagi terparkir di space mobil milik Kajati Sulsel.

Mobil itu tidak tampak lalu lalang di area Kejati lantaran empunya, Kepala Kejati Sulsel, Jan Samuel Maringka sedang ke luar negeri tepatnya ke Korea Selatan mewakili Jaksa Agung dalam sebuah forum kejaksaan se Asia Pasifik.

“Saya akan ke Korea. Di sana saya akan berbicara dalam forum kejaksaan se Asia Pasifik,” ungkap Jan kepada KORAN SINDO sebelum keberangkatan nya ke Korea Selatan beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib mendesak Kejati Sulsel mengungkap secara terbuka, detail dan status mobil mewah tersebut.

Hal ini, kata dia, penting agar masyarakat tidak lantas berburuk sangka dan antara lembaga satu dengan lainnya tidak saling tuding menuding.

“Kejati harus terbuka, mobil dinas itu berasal dari siapa. Kalau memang berasal dari Pemprov harus tegas,” tukas Muthalib.

Muthalib menuturkan, dampak apabila Kejati terus bungkam maka kepercayaan publik terhadap Kejati yang selama ini mulai terbangun baik akan terkikis.

Belum lagi hubungan dengan Pemprov pasti akan terganggu sebab keberadaan mobil Lexus itu juga dikait-kaitkan dengan pemerintah daerah.

Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi mengurai alasan peminjaman mobil tidak masuk akal.

“Tidak ada kantor kejaksaan yang dibuat di gunung, bukit tak beraspal. Akses ke kantor kejaksaan di wilayah Sulsel mudah ditempuh, bahkan dengan kendaraan sekelas Innova atau Avanza,” tegas Wiwin.

Peminjaman mobil mewah itu juga lanjutnya memperlihatkan bahwa Kejati telah terang-terangan melanggar etika penegakan hukum.

Peminjaman itu akan menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum kasus Tipikor, khususnya yang melibatkan Pemprov Sulsel.

Kejati dinilai ACC telah gagap memahami status dan independensinya. Hal ini karena Kejati tidak bisa membedakan bahwa dirinya bukan bagian dari struktur birokrasi pemprov, tetapi merupakan institusi yang berdiri sendiri, lepas dari rezim Pemda.

Karena berdiri sendiri, maka alokasi anggaran kejaksaan, berbasis APBN yang hierarki artinya anggaran kejaksaan sudah diatur dalam APBN setiap tahun.

Alokasinya dari anggaran Kejaksaan Agung yang disebarkan ke kejaksaan-kejaksaan di daerah.

“Kalau butuh mobil dinas ya minta sama Kejagung. Bukan dengan cara mengemis dari Pemprov, itu memalukan sekali. Dan lagu jika itu memang berasal dari Pemprov maka Kejati telah mengacaukan sistem penganggaran Pemda berbasis layanan publik. Alokasi anggaran Pemprov itu diperuntukan bagi kebutuhan pemprov, nomenklaturnya begitu. Keliru sekali kalau dibelokkan untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan kebutuhan pemprov,” pungkas Wiwin

Sumber : sindonews.com

 
 
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Page 1 of 35

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

ACC Ingatkan Kajati Sulsel Penerima Korupsi Bansos Banyak Berkeliaran

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyayangkan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Hidayatullah, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Dana...

PRESS RELEASE

Berita Populer

Kantor

Address: Jalan A.P.Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar
Telp/Faks: 0411 – 437312
Email: acc_sulawesi@yahoo.com kantor@acc-sulawesi.or.id
Web: www.acc-sulawesi.or.id